Berita
Kondisi keuangan negara menjadi sorotan utama dalam rapat yang membahas capaian kerja Kementerian Keuangan tahun 2024 dan proyeksi APBN-P 2025. Kekhawatiran muncul terkait potensi penurunan penerimaan negara yang dapat mempengaruhi stabilitas anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah.
Potensi Defisit Anggaran Negara
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah penurunan signifikan dalam penerimaan pajak. Data menunjukkan adanya penurunan drastis dalam jumlah faktur pajak yang berhasil dikumpulkan, yang berpotensi mengganggu kas negara. Hal ini diperparah dengan adanya pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang cukup agresif.
Meskipun demikian, optimisme tetap dipertahankan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak akan berdampak negatif pada stabilitas sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta subsidi konsumsi domestik. Pemerintah berupaya mencari solusi untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dampak Danantara Terhadap Penerimaan Negara
Kehadiran Danantara, sebuah badan yang akan mengelola aset BUMN, juga menjadi perhatian. Kekhawatiran muncul bahwa setoran dividen dari BUMN yang selama ini masuk ke kas negara melalui pos PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) akan dikelola oleh Danantara terlebih dahulu. Hal ini berpotensi mengubah status BUMN dan menghilangkan potensi pendapatan PNBP dari sektor tersebut.
Tabel: Perbandingan Target Dividen BUMN
| Tahun | Target Dividen (Triliun Rupiah) |
|---|---|
| 2024 | 85.5 |
| 2025 | 90 |
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya
Pemerintah telah melakukan penghematan anggaran dalam beberapa putaran dengan target yang cukup ambisius. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ekonomi global dan upaya untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, dampak dari pemangkasan anggaran ini perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik agar tidak mengganggu pelayanan publik dan program-program prioritas pemerintah.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran agar tetap relevan dengan perkembangan situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.