Mahasiswa Tolak Potongan Anggaran Pendidikan, Ini Responsnya

Gelombang aksi unjuk rasa melanda berbagai daerah, dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Isu utama yang disuarakan adalah mengenai pendidikan, revisi undang-undang, dan peran lembaga negara.

Pendidikan yang Terancam

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah pemangkasan anggaran pendidikan. Para demonstran berpendapat bahwa kebijakan ini akan memperlebar jurang ketimpangan akses pendidikan dan menurunkan kualitasnya secara keseluruhan. Mereka menuntut pendidikan gratis, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggaran pendidikan yang memadai dianggap sebagai fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Revisi Undang-Undang yang Kontroversial

Selain isu pendidikan, rencana revisi terhadap sejumlah undang-undang juga menuai kecaman. Revisi UU Kejaksaan, Polri, dan TNI dianggap berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Kekhawatiran utama adalah adanya upaya untuk memperluas kewenangan lembaga-lembaga negara secara berlebihan, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan impunitas. Revisi UU Minerba dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah juga menjadi tuntutan para mahasiswa.

Multifungsi ABRI dan Jabatan Sipil

Tuntutan lain yang disuarakan adalah pencabutan Multifungsi ABRI. Penempatan personel TNI dan Polri aktif di jabatan-jabatan sipil dinilai menyalahi prinsip demokrasi dan menyimpang dari tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang. Hal ini dianggap dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan menciptakan potensi konflik kepentingan.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah. Para demonstran berharap suara mereka didengar dan pemerintah bersedia membuka dialog untuk mencari solusi yang lebih adil dan inklusif.