Lahan Basah Danantara: Bisa Jadi Dana Abadi?

Smartikel.com Semoga kebahagiaan menyertai setiap langkahmu. Di Blog Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang Berita. Artikel Yang Berisi Berita Lahan Basah Danantara Bisa Jadi Dana Abadi Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

Pemerintah bersiap meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah entitas yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru. Dana awal sebesar 20 miliar dolar AS, setara dengan Rp325,2 triliun, telah dialokasikan untuk memulai operasional Danantara. Dana ini berasal dari penghematan anggaran negara yang signifikan, mencapai Rp750 triliun, yang diperoleh melalui efisiensi belanja pemerintah.

Danantara dirancang untuk mengelola aset-aset strategis dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan total nilai aset yang dikelola (AUM) diperkirakan mencapai 900 juta dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun. Tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara secara efisien dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar Danantara menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia.

Tantangan dan Potensi Korupsi

Meskipun memiliki potensi besar, pembentukan Danantara juga menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan potensi korupsi. Skala aset dan investasi yang besar dapat membuka celah bagi praktik korupsi dan konflik kepentingan. Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menekankan pentingnya desain dan pengelolaan yang tepat untuk menghindari Danantara menjadi lahan korupsi baru. Ia juga menyoroti bahwa dengan modal yang lebih besar dan terpusat, risiko moral hazard juga akan meningkat.

Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, menyarankan perlunya mitigasi risiko yang komprehensif untuk meminimalisir potensi korupsi. Hal ini mencakup transparansi dalam proses audit dan pengawasan yang ketat. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kasus korupsi di BUMN masih menjadi masalah serius, dengan 119 kasus yang masuk tahap penyidikan dan melibatkan 340 tersangka selama periode 2016-2021. Total kerugian negara akibat kasus-kasus ini diperkirakan mencapai Rp47,92 triliun. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pencegahan korupsi dalam pengelolaan Danantara.

Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah perlu menerapkan standar yang optimal, termasuk laporan berkala dan dashboard pengelolaan Danantara secara real time. Selain itu, penting untuk memastikan payung hukum yang jelas dan memungkinkan Danantara berfungsi secara profesional, setara dengan institusi sejenis di luar negeri. Pemerintah juga harus menghindari politisasi Danantara dengan menyiapkan mekanisme untuk mencegah intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi. Masuknya politik dapat mengarah pada penunjukan proyek atau mitra tertentu tanpa pertimbangan profesionalitas.

Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center, menekankan pentingnya sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia juga menyarankan agar posisi komisaris yang disodorkan Danantara ke BUMN diisi oleh individu yang kompeten dan berintegritas, bukan pejabat kementerian. Jika ditemukan indikasi kecurangan (fraud), Danantara tidak boleh menyembunyikannya dan harus segera melaporkannya untuk diproses lebih lanjut. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah praktik korupsi yang lebih besar.

Peran Audit dan Pengawasan

Audit eksternal oleh akuntan publik dan pengawasan independen yang profesional juga sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Danantara secara berkala. Pemerintah juga dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lainnya untuk melakukan audit dan pengawasan yang lebih efektif. Sebelumnya, Amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa BPI Danantara. Namun, beleid baru yang segera berlaku memangkas kewenangan BPK dalam memeriksa laporan keuangan BUMN, sehingga perlu dicari solusi lain untuk memastikan pengawasan yang memadai.

Baidul Hadi dari FITRA menyarankan agar pemerintah memastikan beberapa hal. Pertama, payung hukum yang jelas. Kedua, Danantara harus diisi oleh sosok berintegritas dan profesional. Ketiga, pemerintah harus menghindari politisasi Danantara. Terakhir, harus menerapkan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan antikorupsi yang handal di dalam BPI Danantara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Danantara dapat mencapai tujuan pembentukannya dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan potensi manfaat dan tantangan dalam pembentukan Danantara:

Manfaat Potensial	Tantangan
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien	Potensi korupsi dan konflik kepentingan
Sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia	Intervensi politik dalam pengambilan keputusan
Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
Manfaat bagi generasi mendatang	Pengawasan yang tidak memadai

Itulah informasi seputar lahan basah danantara bisa jadi dana abadi yang dapat saya bagikan dalam berita Saya harap Anda menemukan value dalam artikel ini cari inspirasi positif dan jaga kebugaran. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu. semoga artikel berikutnya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.