Berita
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) berupa dua kapal patroli dari Jepang. Persetujuan ini merupakan hasil dari Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.
Keputusan ini diambil setelah Komisi I DPR RI melakukan pembahasan mendalam dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/ 2573/ M/XII/2024.
Dasar Hukum Penerimaan Hibah
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menjelaskan bahwa persetujuan DPR terkait penerimaan hibah atau pinjaman dari lembaga atau pemerintah asing adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 23 Ayat 1. Hal ini menunjukkan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Persetujuan ini disambut baik oleh seluruh peserta rapat paripurna. Komisi I DPR RI berharap agar penerimaan hibah alpalhankam ini dapat segera direalisasikan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
Penempatan Kapal Patroli
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dua kapal patroli ini akan ditempatkan di perairan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kapal-kapal ini memiliki ukuran yang relatif kecil, yaitu sepanjang 18 meter, sehingga mampu menjangkau hingga ke sungai-sungai di wilayah tersebut.
Spesifikasi Kapal Patroli
Setiap kapal patroli dilengkapi dengan dua mesin diesel laut (high-speed, water-cooled), serta peralatan navigasi modern seperti radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, dan kompas. Dengan spesifikasi ini, diharapkan kapal-kapal tersebut dapat beroperasi secara efektif dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.
Rencananya, kapal patroli ini akan digunakan oleh TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran kapal-kapal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.