DHE SDA Wajib Disimpan di Indonesia Mulai 1 Maret 2025, Tegas Prabowo

Smartikel.com Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Pada Edisi Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar Indonesia, Berita. Informasi Lengkap Tentang Indonesia, Berita DHE SDA Wajib Disimpan di Indonesia Mulai 1 Maret 2025 Tegas Prabowo Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

1.
Tujuan dan Cakupan Kebijakan DHE
2.
Potensi Dampak Ekonomi
3.
Tantangan dan Evaluasi Implementasi

Jakarta, 17 Februari 2025 - Pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peraturan baru yang mewajibkan penyimpanan 100% DHE SDA di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2025.

Tujuan dan Cakupan Kebijakan DHE

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, revisi PP ini bertujuan untuk meningkatkan penempatan devisa hasil ekspor SDA dalam sistem keuangan Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku untuk sektor-sektor utama seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dan tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik perubahan ini, dengan menyatakan bahwa penyimpanan DHE dalam jangka waktu satu tahun berpotensi meningkatkan likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia hingga mencapai USD 90 miliar.

Potensi Dampak Ekonomi

Dengan lebih banyak devisa yang disimpan di bank-bank domestik, sektor perbankan diharapkan dapat memperoleh sumber dana yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana DHE yang disimpan di bank akan berperan penting dalam memelihara stabilitas pasar valuta asing, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tantangan dan Evaluasi Implementasi

Meskipun bertujuan baik, implementasi kebijakan DHE sebelumnya (PP No. 36 Tahun 2023) dinilai kurang efektif dalam memperkuat nilai tukar Rupiah. Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita, menjelaskan bahwa sektor swasta menghadapi tantangan terhadap arus kas operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Beberapa perusahaan juga kesulitan memperoleh kredit perbankan domestik dan terpaksa mencari pendanaan dari luar negeri. Pemerintah perlu mengevaluasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini agar implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia.