Jakarta, 17 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penting di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025), dengan sejumlah menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas strategi pemberantasan judi online yang semakin meresahkan masyarakat.
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), terus menggencarkan pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Sejak tahun 2017 hingga Januari 2025, lebih dari lima juta konten judi online telah ditangani. Namun, Presiden Prabowo menekankan bahwa tindakan ini saja tidak cukup. Beliau memerintahkan penelusuran aliran dana yang terkait dengan aktivitas ilegal ini, termasuk payment gateway yang digunakan.
Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah serius dalam perang melawan judi online. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya sebatas pemblokiran, tetapi juga mencakup penindakan terhadap pelaku dan pengetatan regulasi.
Salah satu fokus utama adalah pengetatan aturan terkait kartu SIM prabayar. Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan mendapatkan kartu SIM tanpa verifikasi identitas yang ketat sebagai salah satu faktor pendorong maraknya judi online. Pemerintah berupaya menutup celah ini dengan memperketat sistem registrasi kartu SIM.
Selain itu, pemerintah juga memperketat proses pembuatan paspor, terutama bagi mereka yang hendak bepergian ke negara-negara yang dikenal sebagai pusat aktivitas judi online ilegal, seperti Kamboja. Kerjasama dengan negara lain juga menjadi prioritas untuk mengatasi masalah judi online yang bersifat lintas negara.
Sumail Abdullah juga menyoroti peran operator seluler yang dinilai lebih mementingkan keuntungan daripada membantu pemberantasan judi online. Pemerintah berharap operator seluler dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya pemberantasan judi online.
Dengan berbagai langkah yang diambil, pemerintah berharap dapat menekan praktik judi online secara lebih efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Pemerintah juga menggandeng berbagai platform digital untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat penghapusan konten yang berkaitan dengan judi online.
Type above and press Enter to search.
Type above and press Enter to search.