Berita
Kebijakan penggunaan barcode untuk pembelian Pertalite di SPBU menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menilai aturan ini lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi. Ia berpendapat, penerapan barcode justru mempersulit masyarakat dalam mengakses bahan bakar bersubsidi tersebut.
Kritik ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terkait efektivitas dan dampak implementasi sistem barcode. Banyak yang merasa proses pendaftaran dan penggunaan barcode rumit, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang familiar dengan teknologi.
Apakah Barcode Pertalite Benar-Benar Efektif Mengatasi Penyelewengan?
Salah satu tujuan utama penerapan barcode adalah untuk menekan angka penyelewengan dan penyalahgunaan Pertalite. Pemerintah berharap, dengan sistem ini, penyaluran bahan bakar bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak.
Namun, banyak pihak meragukan efektivitas barcode dalam mencapai tujuan tersebut. Beberapa pengamat menilai, penyelewengan Pertalite seringkali terjadi di tingkat yang lebih tinggi, misalnya melalui praktik industri atau penjualan ilegal dalam skala besar. Sementara itu, barcode lebih menyasar konsumen individu, yang dianggap kurang signifikan dalam mempengaruhi volume penyelewengan secara keseluruhan.
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa barcode justru membuka celah baru untuk praktik korupsi. Misalnya, ada potensi manipulasi data atau penjualan barcode ilegal kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Bagaimana Nasib Masyarakat yang Tinggal di Daerah Terpencil?
Salah satu keluhan yang paling sering terdengar adalah kesulitan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tidak semua wilayah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem barcode, seperti jaringan internet yang stabil atau ketersediaan perangkat smartphone.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau kesulitan mengakses internet, proses pendaftaran dan penggunaan barcode menjadi sangat rumit. Mereka harus bergantung pada bantuan orang lain atau mendatangi kantor-kantor pemerintah yang mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka.
Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan dan mempersulit akses masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi. Pemerintah perlu mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Adakah Alternatif yang Lebih Baik Selain Barcode?
Mengingat berbagai permasalahan yang muncul akibat penerapan barcode, banyak pihak yang mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang lebih efektif dan adil. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain:
- Memperketat pengawasan di tingkat distributor dan SPBU untuk mencegah penyelewengan dalam skala besar.
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan bahan bakar bersubsidi yang benar.
- Mengembangkan sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
- Memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak melalui program bantuan sosial.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan barcode dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengamat, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang benar-benar efektif dalam mengatasi masalah penyelewengan Pertalite tanpa memberatkan masyarakat.
Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan, efektivitas, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya membantu justru menjadi beban dan menimbulkan masalah baru.